Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Internasional » Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Kemenlu Enggan Berkomentar

Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Kemenlu Enggan Berkomentar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 15 Mar 2024

Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Kemenlu Enggan Berkomentar. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss. Masalah netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, dipertanyakan oleh Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye pada sidang yang digelar Selasa (12/3/2024).

Dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, dikutip Kamis (14/3/2024), Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

Ndiaye menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan capres-cawapres, sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. “Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?” lanjut Ndiaye mempertanyakan.

Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut. Pertanyaan lain pun dilontarkan Ndiaye terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu itu.

Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh Perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat. Dalam sidang berupa sesi tanya-jawab tersebut delegasi Indonesia malah menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.

Untuk diketahui, sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota ICCPR, di antaranya Indonesia. Pembahasan seputar isu masalah HAM terkini di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Di forum tersebut Ndiaye menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 di Indonesia.

  • Author: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Heboh Di Akun X, Kpu Kulon Progo Bantah Dugaan Penggelembungan Suara Dpr Psi

    Heboh di Akun X, KPU Kulon Progo Bantah Dugaan Penggelembungan Suara DPR PSI

    • calendar_month Sen, 4 Mar 2024
    • 0Comment

    KPU Kulon Progo Bantah Dugaan Penggelembungan Suara DPR PSI. Jagat media sosial X dihebohkan dengan adanya dugaan penggelembungan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dugaan penggelembungan suara di partai politik (parpol) yang dipimpin oleh Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep diunggah oleh akun @overgassedmk12. Unggahan tersebut […]

  • Kampanye Akbar Anies Izin Lokasinya Mendadak Dicabut

    Kesekian Kali, Kampanye Akbar Anies Izin Lokasinya Mendadak Dicabut

    • calendar_month Sel, 6 Feb 2024
    • 0Comment

    Kesekian Kali, Kampanye Akbar Anies Izin Lokasinya Mendadak Dicabut. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali harus mengubah lokasi kampanye. Kali ini, pengubahan lokasi terjadi pada agenda Kampanye Akbar di Parepare, Sulsel, yang dicabut secara mendadak oleh pihak pengelola tempat. Kampanye akbar Anies-Muhaimin (AMIN) ini awalnya akan digelar di Lapangan Lumpue pada Selasa (6/2/2024). […]

  • Beras Bulog Bergambar Prabowo

    Beras Bulog Bergambar Prabowo, Bikin Ramai di Medsos X

    • calendar_month Kam, 25 Jan 2024
    • 0Comment

    Media sosial X diramaikan dengan beredarnya beras Bulog bergambar Prabowo, beras itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal ramainya foto beras bergambar paslon itu. Lebih lanjut, Bulog menjelaskan bahwa beras SPHP dapat dengan mudah diperoleh karena Bulog menjalin […]

  • Otorita Menolak Pembangunan Perkampungan Di Ikn

    Otorita Menolak Pembangunan Perkampungan di IKN

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2024
    • 0Comment

    Otorita Menolak Pembangunan Perkampungan di IKN. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati menjelaskan, surat undangan dan teguran pertama mengenai pembongkaran bangunan yang ditujukan oleh warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur pada Senin, 4 Maret 2024, merupakan “teguran” agar masyarakat tidak ada yang membangun bangunan tanpa izin dari Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN. […]

  • Mahfud Sebut Mk Pernah Batalkan Hasil Pemilu Curang

    Mahfud Sebut MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu Curang

    • calendar_month Sab, 17 Feb 2024
    • 0Comment

    Mahfud Sebut MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu Curang. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan bahwa penggugat pemilu tak selalu kalah dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun menyebut MK pernah membatalkan hasil pemilu curang. Mahfud mengakui bahwa dirinya pernah menyatakan pihak yang kalah di pemilihan umum, termasuk pilpres, akan selalu menuduh […]

  • Ayah Santriwati Menangis, Pengasuh Ponpes Lumajang Nikahi Siri Anaknya Tanpa Izin

    Ayah Santriwati Menangis, Pengasuh Ponpes Lumajang Nikahi Siri Anaknya Tanpa Izin

    • calendar_month Kam, 27 Jun 2024
    • 0Comment

    Ayah santriwati yang dinikahi pengasuh ponpes di Lumajang menangis mengingat sang anak yang di nikah siri tanpa izin. Seorang pengasuh ponpes di Lumajang dilaporkan ke polisi lantaran menikahi santriwati di bawah umur tanpa izin orang tuanya. Hal ini terungkap setelah santriwati tersebut dikabarkan hamil dan menjadi perbincangan warga. “Anak saya itu dikabarkan hamil di kampung. […]

expand_less