Debat Panas! Anggota PDIP Bungkam Bahlil soal Anggaran 2025: Jokowi atau Prabowo di Baliknya?

Debat Panas! Anggota PDIP Bungkam Bahlil soal Anggaran 2025: Jokowi atau Prabowo di Baliknya?

Harris sepakat bahwa secara logis seharusnya anggaran Kementerian investasi dinaikkan supaya investasi akan datang lebih banyak. Namun, harus disadari bahwa korelasi antara besaran anggaran Kementerian Investasi tidak linier dengan besaran investasi yang masuk.

Bahkan Harris mengatakan bahwa sekalipun tidak ada Kementerian Investasi, investor asing tetap datang ke Indonesia.

“Ekstrem saja, jika Kementerian investasi dibubarkan saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk. Karena daya tarik republik ini memang sangat besar,” kata Harris mengkritik pedas.

“Tetapi seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan korupsi merajalela ekonomi biaya tinggi, maka usaha bapak akan sia-sia,” imbuhnya. Maka, ia mengingatkan bahwa pencapaian investasi di Indonesia selama ini bukan hanya jasa Bahlil semata.

“Korelasinya tidak selalu seperti itu, termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1400 triliun investasi juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia, Harris mengatakan, masuknya investasi ke Indonesia juga berkat kerja sama dari semua pihak dari aparat keamanan dari DPR dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang ideal.

Sebelumnyam Bahlil mengeluhkan bahwa basis anggaran tahun 2025 tak sejalan dengan target yang dipatok tinggi. “Tahun 2025, saya baru menemukan teori ekonomi kayak gini. Ini kita belajar semua ini karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini, karena saya belum menemukan teorinya.

Kalau memang pimpinan dan seluruh bapak ibu anggota DPR punya teori baru tolong ajari saya,” kata Bahlil di forum yang sama. Bahkan, Bahlil meminta DPR untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjelaskan hal tersebut.

Sebab menurutnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh Kemenkeu dan Bappenas tersebut tidak masuk akal. “Dan saya minta kepada pimpinan untuk panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas jelaskan ini.

Dalam teori saya dalam basis anggaran yang ada, saya turunkan RKP (target) koreksi jadi Rp800 miliar (red: triliun),” keluhnya.

“Jadi saya katakan dalam forum ini RKP yang dibuat Bappenas dan Menkeu Rp1.850 triliun itu tidak koheren dengan anggaran yang diberikan, biar media tau

Sumber: tvOne