Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa korban atau pelaku judi online yang menjadi miskin, bakal mendapatkan bansos menuai polemik. Apalagi dalam perjudian tidak ada istilah korban. Bandar maupun pemasang taruhan, sama-sama pelaku perjudian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) keberatan dengan wacana pelaku judi online, yang jadi miskin gara-gara kalah taruhan, kemudian mendapatkan bansos.

Dia menegaskan judi online maupun offline, sama-sama perbuatan melanggar hukum. Dia menegaskan tidak ada istilah korban dalam perjudian. Karena secara sadar, orang melakukan perjudian.

“Berbeda dengan pinjol (pinjaman online). Masih berpotensi ada korbannya,” kata Ketua MUI bidang Fatwa di kantornya, Jumat (14/6).

Asrorun mengatakan pemerintah harus konsisten. Dia menyambut baik pembentukan satgas pemberantasan judi online. Karena bisa memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan. Di sisi lain, dia mengatakan harus ada disinsentif atau ancaman secara finansial atau sejenisnya. “Jangan malah diberikan bansos,” katanya.

Asrorun mengatakan jika si penjudi itu diberikan bansos berarti sama saja mengalirkan uang bansos untuk tindakan pelanggaran hukum. Dia menegaskan secara prinsip, perjudian adalah praktik kejahatan atau pelanggaran hukum.

Dia mencontohkan sebelumnya ada wacana khusus bagi perokok serta peminum alkohol. Bagi si perokok atau peminum alkohol yang sakit, tidak akan dilayani dengan fasilitas BPJS Kesehatan. “Masak uang rakyat, uang negara BPJS Kesehatan digunakan untuk orang yang sehari-hari secara sadar merusak kesehatannya sendiri,” katanya.

Dia menegaskan dana bansos memang terbatas. Maka harus ada prioritas. Asrorun mengatakan dana bansos sebaiknya digunakan untuk orang-orang yang memiliki semangat juang dan gigih dalam bertahan hidup. Hanya saja secara struktural, rezeki yang dia hasilkan tidak mencukupi untuk hidup layak. Sehingga terjerat pada kondisi kemiskinan struktural. Bukan orang yang jadi miskin, gara-gara kalah dalam berjudi.

Ikuti kami di Google News
Redaksi
Editor