Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Dikecam Koalisi Masyarakat Sipil
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 25 Jan 2024
Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Dikecam Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis memandang keberpihakan Presiden Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran sangat jelas terlihat.
“Menuju kontestasi Pemilu 2024 jelas sekali terlihat keberpihakan Presiden dan alat-alat negara terhadap salah satu calon sejak awal, mulai dari bagi-bagi posisi menteri, keterlibatan para menteri dalam mendukung capres-cawapres yang merupakan menteri aktif dan putra presiden yang maju ke kursi pemilu lewat putusan pamannya yang merupakan adik ipar presiden,” kata Staff Advokasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra.
Gibran diketahui lolos syarat umur untuk mengikuti kontestasi sebab putusan pamannya, mantan Ketua Mahkamah Agung yang diberhentikan karena melanggar etik, Anwar Usman.
“Pernyataan presiden menunjukkan mundurnya tata kelola bernegara kita dan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pesta pemilu februari mendatang,” lanjut Annisa.
Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Lalu, Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, dan Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP).
Selain itu, Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Sumber: tribunnews
Author Redaksi
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 2, RW.3, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
