Demi Makan Siang Gratis ala Prabowo, Ini Risiko Utak-Atik Subsidi Energi

Demi Makan Siang Gratis ala Prabowo, Ini Risiko Utak-Atik Subsidi Energi

Ia mengatakan sifat subsidi energi harus tetap public goods ke sektor energi. Yayan juga menegaskan pentingnya menjaga stabilisasi daya beli masyarakat.

“Harus dihitung cost dan benefit dari kebijakan antara program subsidi energi Vs makan siang gratis. Berapa besar multiplier effect-nya?” tegasnya.

“Untuk efisiensi subsidi, selama tidak ada mixed energy supply yang mumpuni, agak repot. Misal, substitusi energi harus tersedia dengan baik, tidak bisa dicabut sekaligus. Harus disediakan energi alternatif yang mumpuni,” wanti-wanti Yayan.

Yayan tak meremehkan program makan siang gratis yang diusung Prabowo. Meski terlihat sepele, menurutnya program ini ‘cocok’ dengan struktur gastronomi alias ilmu tentang makanan di Indonesia.

Meski dimungkinkan, ia berpesan agar realisasi bagi-bagi makan siang dan susu gratis itu tetap harus berlandaskan studi. Yayan mendesak adanya kajian yang lebih efektif.

“Jika kita hitung efeknya, diasumsikan program makan siang gratis berdasarkan industri domestik, ini sangat bagus. Multiplier-nya akan lebih besar dibandingkan dengan (dampak) menghapus subsidi. Akan tetapi, asumsi program tersebut harus berbasis gastronomi lokal, jangan impor, biayanya bisa lebih besar (jika impor) dibandingkan penghapusan subsidi energi,” tutur Yayan.

“Sedangkan penghapusan subsidi akan meningkatkan inflasi 5 persen sampai 8 persen dari baseline dan multi round effect selama 3 bulan-4 bulan,” ramalnya soal malapetaka yang mungkin timbul.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penerus Jokowi perlu hati-hati memformulasikan subsidi energi. Terlebih, sektor ini mendapatkan alokasi cukup besar dari APBN, baik untuk BBM, LPG, hingga listrik.

Ia paham bahwa memang selama ini memang ada ketidaktepatan sasaran penerima subsidi energi. Namun, Komaidi mewanti-wanti risiko lonjakan inflasi jika subsidi energi diutak-atik dengan tidak tepat.

Komaidi menyebut sumbangsih konsumsi energi Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) cukup besar, yakni 55 persen-60 persen. Pergeseran alokasi subsidi energi juga dianggap akan mempengaruhi pendapatan Indonesia.
“Kalau PDB turun, penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak biasanya turun, terutama dari pajak. Karena kan itu tax ratio, biasanya persentase tertentu terhadap PDB. Kalau PDB turun kan otomatis persentase (tax ratio) dikalikan PDB hasilnya akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya, artinya penerimaan pajak juga akan turun,” jelasnya.

“Sementara, kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sekitar 70-an persen. Jadi, kalau penerimaan pajak turun, artinya sekitar 70 persen komponen itu berpotensi turun. Ini dampaknya juga penerimaan APBN secara total akan turun,” tambah Komaidi.

Ia menekankan kebijakan di sektor energi erat kaitannya dengan perekonomian negara dan aktivitas sosial masyarakat. Komaidi mengibaratkannya bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.

Menurutnya, jika ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia meroket, maka aktivitas masyarakatnya harus terus tumbuh dan dukungan di sektor energi juga kudu meningkat. Jika dukungan di sektor energi berkurang, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lesu.

“Ini harus diantisipasi pemerintah. Tujuannya (makan siang dan susu gratis) bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, tetapi apakah pilihannya hanya dari menggeser subsidi energi?” tanya Komaidi.

Menerka ‘Pohon Duit’ Prabowo-Gibran Buat Danai Program Makan Siang Gratis
Anggota Dewan Pakar TKN Drajad H. Wibowo mengklaim mereka punya ‘pohon duit’ yang bisa menghasilkan Rp400 miliar dalam waktu 30 menit. Bahkan, ia mengaku sudah menguji coba sumber penerimaan anyar tersebut.