Demi Makan Siang Gratis ala Prabowo, Ini Risiko Utak-Atik Subsidi Energi

“Ini riil pengalaman saya sewaktu saya di kantor satu itu. Saya melakukannya sendiri kita uji coba dalam 30 menit uang negara Rp400 miliar terkumpul,” klaim Drajad dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal Apindo di Jakarta, Senin (8/1).

Jika ditotal, Drajad menyebut kubu Prabowo dan Gibran punya empat ‘pohon duit’ untuk membiayai setiap program yang dijanjikan jika terpilih di Pilpres 2024. Ini termasuk janji makan siang dan susu gratis.

Pertama, sumber duit kubu Prabowo-Gibran ada dari revisi pasal suatu aturan yang diklaim bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Drajad mengatakan revisi beleid itu akan langsung dieksekusi jika paslon ini menang.

Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Ia mengklaim ada potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih yang saat ini disebut belum masuk ke kas negara.

Ketiga, Prabowo-Gibran bakal merombak aturan perpajakan, termasuk soal pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.

Meski begitu, Pengamat Energi Unpad Yayan Satyakti mengaku tak paham dengan maksud TKN.

“Saya masih agak bingung, karena sifat dari ‘pohon duit’ itu jadi aneh karena negara bukan perusahaan. Negara sifatnya menyediakan public goods dan public services,” ucap Yayan.

“Meningkatkan revenue artinya ada penyediaan public goods yang lebih baik, misal pembayaran cicilan utang negara, membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, lingkungan, energi bersih, dan lain-lain,” tambahnya.

Yayan berpesan bahwa penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas setiap gerak-geriknya. Ia menegaskan setiap rupiah dari pajak harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam penyediaan sarana publik kepada masyarakat secara transparan.

Sementara itu, Komaidi dari ReforMiner Institute percaya masih ada sumber lain yang lebih pas untuk ‘dikorbankan’ demi mendanai janji kampanye Prabowo-Gibran. Ia berpesan agar pencarian itu harus dilakukan hati-hati.

“Kalau (menurut) saya, misalnya, kenapa tidak mempertimbangkan melakukan efisiensi di dalam (anggaran) kunjungan kerja atau studi banding, baik eksekutif maupun legislatif ke luar negeri?” usulnya.

“Misal, setahun ada jatah 5 kali (kunjungan ke luar negeri). Kalau itu diefisiensikan jadi tinggal 3 kali, itu kira-kira memperoleh (efisiensi) berapa? Apakah itu sudah cukup untuk program makan siang dan susu gratis, atau ada sumber-sumber lain semacam itu?” imbuh Komaidi.

Menurutnya, pembatasan subsidi energi akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Berbeda dengan biaya kunjungan kerja lembaga eksekutif dan legislatif ke luar negeri yang tak terlalu berpengaruh signifikan bagi masyarakat.

“Saya kira perlu lebih bijaksana mencari pos-pos mana yang bisa direalokasi untuk apa yang sudah direncanakan presiden dan wakil presiden terpilih nanti, kalau seandainya KPU menetapkan secara definitif pemenangnya Pak Prabowo dan Gibran,” tutupnya.

sumber : cnn