Mengapa KPU Kini Irit Bicara Soal Sirekap Disebut Mahfud Amburadul?

Sehingga data Sirekap harus benar-benar jujur mencerminkan perolehan hasil dari TPS. “Jadi kalau bahan awalnya kotor, maka rekap manualnya pun akan tidak bersih,” tuturnya.

Hadar mengutip temuan organisasinya yang mengambil 5.000 sampel data Sirekap yang tersebar di 1.172 kelurahan yang dipilih secara acak dan tersebar di 494 kabupaten/kota.

Dari sampel sebanyak itu, ditemukan 2,66 persen kesalahan suara sah tidak sama dengan jumlah suara paslon, 0,88 persen suara sah tidak sesuai dengan foto C hasil, dan 1,96 persen satu atau lebih suara paslon tidak sesuai dengan foto C hasil.

“Ada kemungkinan di antara sampel ada kesalahan yang telah diperbaiki sebelum diunduh, sehingga tingkat kesalahan sebenarnya lebih tinggi. Sirekap sesungguhnya alat bantu yang sangat penting, tapi sebagaimana alat, ia bisa direkayasa, sehingga harus diperhatikan dan diawasi betul,” ungkap Hadar.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan, Sirekap menjadi sorotan dan kontroversi di publik karena belum melewati tes dan uji yang cukup sebelum diterapkan di Pemilu 2024 ini. Ismail menilai mestinya, Sirekap masih perlu melalui serangkaian perbaikan sistem sebelum dipakai dan dapat diakses oleh publik.

“Teman-teman masyarakat sipil sudah tes sistemnya, emang ada fitur yang harus diperbaiki, dan belum dites secara luas. Jadi kemungkinan salah ada, makanya yang terjadi sekarang jadi keniscayaan. Harusnya sudah cukup lama disiapkan, dan sudah dites luas,” kata Ismail, kepada Republika, Senin (19/2/2024).

Ismail melihat Sirekap jadi kerap error dalam penghitungan dan penjumlahan karena banyaknya netizen yang menemukan kesalahan-kesalahan. Sehingga Optical Character Recognition (OCR) yang dipakai melakukan kesalahan dalam sistem penghitungan.

“Misalnya hal yang sederhana, salah OCR, kalau salahnya 1 persen saja dari 800 ribu DPT, berarti itu sudah 8 ribu TPS. Sebenarnya nggak banyak. Tapi kalau ditemukan oleh netizen, petugas lapangan, jadinya banyak. Makanya itu yang terjadi sekarang. Tidak ada OCR di dunia yang sempurna,” ucap Ismail.

Terlepas dari kontroversi dan kesalahan teknis pelaksanaannya, Ismail menilai kehadiran Sirekap sangat penting bagi publik dalam mengakses transparansi hasil Pemilu 2024. Bukan hanya publik pemilih, tapi juga bagi partai dan calon legilatif yang telah berjuang mendapatkan suara.

Karena kata dia, akan lebih sulit untuk mengawal suara secara manual yang berjenjang dari TPS, Kecamatan, KPU Kabupaten, KPU Provinsi hingga KPU tingkat pusat.

“Sirekap itu sangat dibutuhkan, karena ini jadi alat untuk menghitung. Jadi alat untuk publik untuk mendapatkan transparansi. Tidak bisa dianggap sebgai alat bantu yang bisa diabaikan,” kata Ismail menambahkan. []

Sumber: republika