Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan rencana pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 380 formasi untuk lulusan SMA atau sederajat pada Selasa, 19 Mei 2026.
Cek Fakta: Kabar CPNS Bea Cukai 380 Formasi untuk SMA Ternyata Hoaks
Langkah resmi ini dipersiapkan oleh pemerintah di tengah maraknya penyebaran informasi palsu terkait pembukaan seleksi nasional tersebut di berbagai media sosial.
Menteri Keuangan Purbaya mengonfirmasi rencana seleksi resmi ini dan meminta jajarannya agar segera mengeksekusi pengadaan formasi khusus tersebut setelah sempat tertunda beberapa bulan.
“Di Kementerian Keuangan, dalam waktu dekat kita akan membuka rekrutmen di Bea Cukai untuk 380 lulusan SMA. Sudah tertunda beberapa bulan, jadi saya minta segera dieksekusi,” ujar Menkeu Purbaya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas status seleksi yang sebenarnya setelah muncul berbagai unggahan palsu di Facebook dan TikTok yang mencatut nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan tautan formulir digital ilegal.
Merespons situasi itu, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan secara tertulis menegaskan bahwa kabar yang beredar mengenai pembukaan pendaftaran pada tanggal tersebut tidak benar.
“Berita yang beredar mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai pada tanggal tersebut merupakan berita hoaks,” tulis penjelasan resmi Kemenkeu.
Pihak kementerian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala penawaran lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan.
Informasi penundaan ini didukung oleh konfirmasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, Zudan Arif Fakrulloh, yang menyatakan bahwa proses seleksi nasional memang belum berjalan.
“Belum ada pembukaan tes CPNS. Itu hoaks ya,” tegas Zudan Arif Fakrulloh.
Badan Kepegawaian Negara mengingatkan warga agar selalu melakukan verifikasi validitas informasi melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id.
Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, modus penipuan serupa berupa tautan tiruan yang meminta identitas KTP dan nomor Telegram aktif juga menyasar lembaga lain seperti Kementerian Agama.
“Jangan sampai tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan nama Kemenag untuk kepentingan pribadi,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenag Wawan Djunaedi.
Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan bahwa konten tiruan tersebut sengaja dibuat menyerupai informasi resmi untuk mengarahkan pelamar ke situs gratisan di luar domain pemerintah yang berpotensi menjadi modus pencarian data pribadi.
