Riset terbaru Universitas Musamus (UNMUS) dan Universitas Timur (UNIM) membedah biaya sosial serta lingkungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
Penelitian tersebut menganalisis perbedaan antara kesediaan perusahaan untuk membayar biaya dampak sosial lingkungan dengan permintaan masyarakat terdampak langsung. Fokus studi mencakup aktivitas tujuh perusahaan besar pada wilayah Papua Selatan.
Ketimpangan Nilai Pembayaran Perusahaan Sawit dan Permintaan Sosial di Merauke
Dilansir dari YouTube Hai Sawit TV, Senin (23/02/2026), hasil perhitungan menunjukkan rata-rata kesediaan membayar perusahaan sebesar Rp2.000.000 per bulan per kepala keluarga melalui berbagai program pengembangan masyarakat yang telah dijalankan secara rutin.
Nilai tersebut berbanding terbalik dengan harapan masyarakat atau kesediaan untuk menerima kompensasi yang mencapai rentang Rp6.000.000 hingga Rp11.000.000 per bulan pada setiap kartu keluarga di sekitar lokasi kebun.
Data menunjukkan pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Merauke telah mencakup pembukaan lahan seluas 197.000 hektar. Namun, hingga saat ini luas lahan yang telah tertanam baru mencapai 77.000 hektar.
Peneliti mengambil sampel dari tiga perusahaan utama di wilayah tersebut meliputi:
- PT Bio Inti Agrindo (PT BIA) di Distrik Muting.
- PT Agriprima Cipta Persada (PT ACP) di Distrik Ulilin.
- PT Agrinusa Persada Mulia (PT APM) di Distrik Elikobel.
PT BIA tercatat memiliki luas lahan tertanam sebesar 34.194 hektar dengan kapasitas tiga pabrik pengolahan. Perusahaan ini telah mengantongi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Rata-rata pengeluaran sosial PT BIA mencapai Rp3 miliar per tahun. Selain itu, total biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk pemantauan kualitas air, udara, serta perlindungan satwa menyentuh angka Rp50 miliar setiap tahunnya.
Sementara itu, operasional PT ACP dan PT APM memiliki kapasitas pabrik masing-masing sebesar 40 ton per jam. Kedua perusahaan ini melibatkan ribuan tenaga kerja lokal dalam aktivitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat meliputi aspek fisik dan non-fisik sebagai berikut:
- Pembangunan fasilitas kesehatan dan gedung sekolah di area sekitar kebun.
- Pemberian beasiswa pendidikan serta bantuan makanan rutin untuk marga lokal.
- Perbaikan infrastruktur berupa jalan serta insentif khusus bagi masyarakat terdampak.
Tim peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali data primer. Langkah ini bertujuan menciptakan transparansi antara kepentingan pelaku usaha dengan aspirasi penduduk lokal.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya selisih nilai yang cukup signifikan antara anggaran perusahaan dengan tuntutan warga. Ketimpangan ini menjadi poin krusial yang harus diselesaikan untuk mencapai tata kelola industri berkelanjutan.
Analisis lingkungan mencakup pemantauan High Conservation Value (HCV) atau kawasan bernilai konservasi tinggi. Kegiatan ini meliputi proteksi sempadan sungai serta upaya reboisasi pada area lahan yang telah dibuka oleh perusahaan.
Penelitian diharapkan menjadi instrumen penghubung agar kebijakan perusahaan selaras dengan kebutuhan masyarakat Merauke. Manfaat ekonomi dari komoditas kelapa sawit di Provinsi Papua Selatan harus dirasakan secara adil oleh semua pihak.***
—
Penulis: Reno
Editor: Arsad Ddin
