Breaking News
light_mode
Trending Tags
Home » Nasional » Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 4 Mar 2024

Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi. Walaupun memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan suara terbanyak dalam hitungan real count KPU. Raupan suara untuk pasangan nomor urut dua itu mencapai 58,83 persen suara per Senin, 4 Maret 2024 pukul 13.00.

Kendati belum diputuskan menang dalam pesta politik, namun program milik Prabowo-Gibran telah dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Bahkan, program makan siang dan susu gratis telah disimulasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024 lalu.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa hal itu secara etika sudah salah. Akan tetapi saat ini, kata dia, orang sudah tidak lagi peduli dengan etika.

Walaupun bila dikaji secara hukum, memang tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, Media menyoroti adanya potensi maladministrasi dan korupsi jika kebijakan-kebijakan dengan dana jumbo tersebut dipolitisasi.

“Seperti procurement makan siang gratis, balas jasa politik. Maka idealnya, fungsi pengawasan eksekutif harus berjalan dan itu idealnya dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” tutur dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 4 Maret 2024.

Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

Namun lagi-lagi, kata Media, DPR juga tidak menjalankan fungsi pengawasan tersebut. “Tapi DPR juga rusak.”

Saat ini, makan siang gratis baru berupa program yang diusung oleh Capres-cawapres. Artinya, bukan merupakan kebijakan pemerintahan yang berjalan.

Dia menuturkan, adanya menteri-menteri Presiden Jokowi yang sudah mulai berbicara soal makan siang gratis harus direspons serta diawasi oleh publik dan DPR.

“Jangan sampai dipolitisasi, di mana menteri-menteri memaksakan program ini demi mengamankan kursi menteri,” ucapnya.

Sumber:  tempo

  • Author: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kpk Ragu Tangkap Hasto Dan Harun Masiku, Gnk, Masihkah Layak Dipertahankan

    KPK Ragu Tangkap Hasto dan Harun Masiku, GNK: Masihkah Layak Dipertahankan?

    • calendar_month Sel, 18 Jun 2024
    • 0Comment

    Berlarutnya kasus Harun Masiku yang diduga melibatkan elite Parpol penguasa, Hasto Kristiyanto, bukti bahwa lembaga super body KPK tak lebih sebagai lembaga politis yang tidak diperlukan lagi keberadaannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan elite penyelenggara negara. Sindiran itu disampaikan inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syukur Ali Hamdi Al Hamid, saat dikonfirmasi terkait […]

  • Pks Konsisten Menurut Anies, Posisi Politiknya Sekarang Di Persimpangan

    PKS Konsisten Menurut Anies, Posisi Politiknya Sekarang di Persimpangan

    • calendar_month Sab, 27 Apr 2024
    • 0Comment

    Anies Baswedan mengatakan saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang berada di persimpangan jalan usai Pilpres 2024 berakhir dan ditetapkan pemenangnya. Sebagai sosok yang juga berkompetisi di Pilpres 2024, Anies Baswedan mengatakan saat ini tinggal menunggu arah yang akan diambil PKS. “Sekarang ada persimpangan jalan baru kita masuk persimpangan jalan baru yang lain sudah tahu […]

  • Ironis! Pensiunan Guru Tk Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta Karena Tetap Mengajar

    Ironis! Pensiunan Guru TK Diminta Kembalikan Gaji Rp75 Juta karena Tetap Mengajar

    • calendar_month Sab, 6 Jul 2024
    • 0Comment

    Seorang pensiunan guru TK di Jambi sempat diminta mengembalikan gaji Rp75 juta gara-gara dirinya tetap mengajar meski katanya sudah pensiun. Asniati, pensiunan guru TK kebingungan ketika dirinya mendapatkan surat pemberhentian SK PNS sambil diminta mengembalikan gaji selama dua tahun sebesar Rp75 juta. “Di situ ada temuan bahwa saya harus mengembalikan uang sebanyak Rp75 juta. Di […]

  • Presiden Diminta Pecat Pejabat Negara Terlibat Makar Sertifikat Laut

    Presiden Diminta Pecat Pejabat Negara Terlibat Makar Sertifikat Laut

    • calendar_month Rab, 22 Jan 2025
    • 0Comment

    Penulis: Damai Hari Lubis Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) Presiden RI Prabowo boleh mengesampingkan TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan UU Tentang MD 3 (UU. RI Nomor 13 Tahun 2019 ). Hal ini disebabkan demi efisiensi kinerja Presiden yang butuh fokus kepada program kerja kabinet lainnya, karena […]

  • Jokowi Pernah Kalah Di Pilkada 2017

    Jokowi Pernah Kalah di Pilkada 2017, Jadi Pilpres 2024 Mestinya Kalah, Ungkap Eep

    • calendar_month Ming, 4 Feb 2024
    • 0Comment

    Jokowi Pernah Kalah di Pilkada 2017, Jadi Pilpres 2024 Mestinya Kalah, Ungkap Eep : Sikap Presiden Jokowi terus jadi sorotan di Pilpres 2024. Makin dikritik soal keterlibatan di pemilu, Jokowi makin menunjukkan kode dukungan terhadap Prabowo-Gibran. Sebagian pihak menilai, “dukungan” Jokowi ini belum tentu bisa memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dalam hal keikutsertaan di berbagai […]

  • Euro 2024, Portugal Menang 3-0 Atas Turki, Ronaldo Puji Performa Tim

    EURO 2024: Portugal Menang 3-0 atas Turki, Ronaldo Puji Performa Tim

    • calendar_month Ming, 23 Jun 2024
    • 0Comment

    Sebuah asis dari Cristiano Ronaldo untuk gol gelandang Bruno Fernandes di menit ke-56 mengunci posisi juara Grup F Piala Eropa 2024 untuk Portugal. Harus diakui, meski belum mencetak gol di Jerman, Ronaldo masih menunjukkan peran krusialnya untuk ”A Selecao das Quinas”. Portugal mengalahkan Turki, 3-0, pada laga kedua babak penyisihan, Sabtu (22/6/2024), di Stadion Signal […]

expand_less