Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi persoalan serius dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG): ribuan titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi melebihi kuota yang ditetapkan, dan kondisi ini disebut memboroskan anggaran negara hingga hampir Rp 1 triliun per bulan.
6.877 Dapur MBG Kelebihan Kuota, Negara Rugi Rp 43 Miliar/Hari
Angka Pembengkakan yang Mengejutkan
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan, dengan total penerima manfaat sebanyak 63 juta orang dan kapasitas maksimal satu dapur melayani 3.000 porsi, idealnya hanya dibutuhkan sekitar 21.000 SPPG. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda.
“Kenyataannya sekarang yang operasional dapurnya 27.877. Berarti over 6.877 titik, dikali Rp 6 juta per hari, berarti negara dirugikan Rp 43 miliar per hari. Atau kalau satu bulan, Rp 990 miliar,” tegas Nanik kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada indikasi praktik jual beli titik SPPG yang disoroti langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).
Dugaan Jual Beli Titik dan Masalah di Daerah 3T
Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, menyoroti dua persoalan utama. Pertama, pembengkakan titik SPPG di luar wilayah 3T yang semestinya 21.000 namun kini mencapai 27.877 titik. Kedua — dan ini disebut Zulhas sebagai perhatian utama — adalah lonjakan drastis titik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Proyeksi awal titik SPPG di daerah 3T: 2.000 titik
- Realisasi aktual: 8.617 titik
- Dari jumlah itu, sebanyak 6.138 titik sudah mengantongi SK resmi dari BGN
“Ada yang terjadi jual beli titik. Yang seharusnya rencana awal 21 ribu, sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” ungkap Zulhas dengan nada serius.
BGN Hentikan Pembangunan Dapur Baru dan Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Merespons temuan tersebut, BGN langsung mengambil langkah tegas. Nanik menyatakan pihaknya menghentikan sementara seluruh pembangunan dapur MBG baru sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 27.877 SPPG yang kini beroperasi.
“Makanya kami hentikan sekarang sementara pembangunan dapur baru. Kami evaluasi lagi dapur yang sekarang operasional,” ujar Nanik.
Selain menghentikan ekspansi, BGN juga akan mencabut kontrak SPPG yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan teknis (juknis). Langkah ini sekaligus merespons sorotan publik terhadap penyaluran MBG ke sekolah-sekolah elite yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Kita akan tata ulang, mana yang sesuai juknis dan SPPG mana yang tidak. Yang tidak sesuai juknis, kita akhiri kontraknya,” tegas Nanik.
Reformasi Penerima Manfaat: Sekolah Elite Tak Lagi Dapat MBG
Langkah evaluasi ini juga berkaitan dengan rencana penataan ulang daftar penerima manfaat program MBG. BGN sebelumnya menegaskan bahwa peserta didik dari kalangan ekonomi mampu dan sekolah-sekolah berbiaya tinggi tidak lagi berhak mendapatkan jatah makan bergizi gratis.
Kebijakan ini diarahkan agar anggaran MBG benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan — terutama anak-anak di daerah 3T dan keluarga prasejahtera.
Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi
Kasus pembengkakan SPPG ini menjadi salah satu isu paling ramai diperbincangkan publik Indonesia saat ini. Masyarakat menuntut transparansi penuh dari BGN terkait siapa saja yang terlibat dalam dugaan praktik jual beli titik dapur MBG, serta bagaimana mekanisme pengawasan ke depannya agar kasus serupa tidak terulang.
Dengan kerugian potensial hampir Rp 1 triliun per bulan, tindakan cepat dan akuntabel dari BGN bukan sekadar pilihan — melainkan keharusan.
