Gelombang protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat. Sebuah kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Mereka mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran program unggulan tersebut.
Demo MBG Watch Tuntut Audit Program Makan Bergizi Gratis
Massa Segel Simbolis Kantor BGN, Bawa Panci sebagai Simbol Protes
Aksi yang berlangsung dengan nuansa teatrikal ini menarik perhatian publik. Para peserta demo membentangkan garis kuning-hitam layaknya garis polisi di depan gedung BGN, seolah-olah menyegel kantor tersebut secara simbolis. Sejumlah poster provokatif ikut terpampang, di antaranya bertuliskan “Gedung Ini Kami Segel”, “Audit MBG”, hingga “Kami Muak! Rombak Total MBG!”.
Tidak hanya itu, sejumlah peserta aksi membawa perlengkapan dapur seperti panci dan alat masak lainnya sebagai simbol perlawanan terhadap pengelolaan program pangan yang dinilai tidak transparan. Mereka bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara, menyuarakan keresahan atas dugaan ketidakberesan dalam distribusi dan penggunaan anggaran MBG.
Wakil Ketua Komisi IX DPR: Aspirasi Masyarakat Harus Dihormati
Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa tuntutan audit adalah sesuatu yang sah secara demokrasi.
“Pertama, saya menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit program MBG. Itu hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan,” ujar Yahya kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Namun demikian, Yahya mengingatkan bahwa audit terhadap anggaran negara memiliki mekanisme resmi yang sudah diatur. Ia menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dan menyatakan keyakinannya bahwa BGN sudah masuk dalam proses audit rutin BPK sebagaimana lembaga negara lainnya.
“Saya percaya BGN telah diaudit oleh BPK selaku badan resmi yang mengaudit anggaran kementerian dan lembaga. Namun kita belum tahu hasil auditnya,” tambahnya.
BPK Bisa Lakukan Audit Investigasi Jika Ditemukan Indikasi Masalah
Yahya juga membuka kemungkinan langkah lebih jauh apabila hasil audit reguler menunjukkan adanya indikasi penyimpangan. Menurutnya, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigasi yang lebih mendalam terhadap program MBG jika situasi menghendaki.
- Audit reguler BPK mencakup seluruh kementerian dan lembaga negara, termasuk BGN.
- Audit investigasi dapat dilakukan jika ditemukan indikasi masalah tata kelola anggaran.
- Hasil audit akan menjadi dasar evaluasi efektivitas dan akuntabilitas program MBG.
“Jika diperlukan untuk kepentingan tertentu, BPK dapat melakukan audit investigasi terhadap program MBG. Sehingga akan ditemukan di mana letak kesalahan tata kelola dan penyimpangan penggunaan anggaran yang dikelola oleh BGN,” jelas Yahya.
Desakan Publik Tak Mereda
Koalisi MBG Watch sebelumnya juga mengajak masyarakat luas untuk tidak berhenti bersuara terkait program ini. Di tengah berbagai isu nasional dan global yang tengah memanas, termasuk eskalasi konflik internasional, desakan transparansi program sosial dalam negeri tetap menjadi perhatian serius warga.
Publik kini menantikan sikap resmi pemerintah dan hasil audit BPK yang diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan seputar akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
