LEBAK – Menjelang puncak musim kemarau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah dampak kekeringan dan krisis air bersih yang kerap melanda sejumlah wilayah setiap tahun.
Permintaan ini disampaikan menyusul prediksi cuaca yang menunjukkan musim kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang. Sejumlah daerah di Kabupaten Lebak selama ini dikenal rawan mengalami kesulitan air bersih ketika debit sumber air menurun drastis akibat minimnya curah hujan.
DPRD Lebak Dorong Pemkab Siapkan Langkah Hadapi Musim Kemarau
Pemkab Diminta Tidak Menunggu Bencana
Kalangan legislatif menekankan pentingnya kesiapsiagaan dini agar Pemkab tidak bertindak reaktif setelah krisis terjadi. Antisipasi yang matang dinilai akan mengurangi risiko terhambatnya aktivitas warga, khususnya di sektor pertanian dan kebutuhan air rumah tangga.
DPRD mendorong agar pemerintah daerah memetakan terlebih dahulu kawasan-kawasan yang paling rentan terdampak kekeringan. Dengan demikian, distribusi bantuan air bersih maupun program mitigasi lain dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Pemkab perlu menyiapkan langkah konkret sejak awal, bukan menunggu warga kesulitan air. Pemetaan wilayah rawan harus menjadi prioritas,” demikian harapan yang mengemuka dari kalangan dewan.
Sejumlah Wilayah Rawan Kekeringan
Kabupaten Lebak yang memiliki wilayah luas dengan topografi beragam menjadikan sebagian daerahnya sangat bergantung pada ketersediaan air permukaan dan sumur warga. Saat kemarau, debit air sungai dan mata air menyusut sehingga memicu kelangkaan.
Beberapa langkah yang diharapkan dapat dipersiapkan pemerintah daerah antara lain:
- Penyediaan tangki dan distribusi air bersih ke daerah terdampak;
- Pemetaan wilayah rawan kekeringan secara berkala;
- Perbaikan dan pemeliharaan sumber air serta infrastruktur penampungan;
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penghematan dan pengelolaan air;
- Koordinasi lintas instansi termasuk BPBD dan dinas terkait.
Pentingnya Sinergi Antarinstansi
DPRD juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas terkait, serta pemerintah desa dalam menghadapi potensi kekeringan. Koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat respons di lapangan.
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah daerah diharapkan menyusun program jangka panjang untuk mengatasi persoalan air yang berulang. Pembangunan embung, sumur bor, hingga konservasi daerah tangkapan air menjadi sejumlah solusi yang dapat dipertimbangkan.
Langkah jangka panjang ini dinilai penting agar persoalan kekeringan tidak terus menjadi agenda tahunan yang menguras anggaran tanpa penyelesaian mendasar.
Dampak ke Pertanian dan Ekonomi Warga
Kekeringan tidak hanya berdampak pada kebutuhan air bersih, tetapi juga mengancam sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar warga Lebak. Ketika pasokan air berkurang, lahan pertanian berisiko gagal panen sehingga berimbas pada pendapatan petani.
Karena itu, antisipasi dini terhadap kemarau dinilai bukan sekadar urusan ketersediaan air, melainkan juga menyangkut ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
DPRD berharap Pemkab Lebak dapat segera bergerak cepat menyiapkan berbagai langkah mitigasi sebelum puncak kemarau benar-benar tiba. Dengan kesiapan yang matang, dampak buruk kekeringan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.
Masyarakat juga diimbau turut berperan aktif dengan menghemat penggunaan air serta menjaga kelestarian sumber air di lingkungan masing-masing demi mengurangi risiko krisis saat musim kering melanda.
