Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Home » Nasional » Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 4 Mar 2024

Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi. Walaupun memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan suara terbanyak dalam hitungan real count KPU. Raupan suara untuk pasangan nomor urut dua itu mencapai 58,83 persen suara per Senin, 4 Maret 2024 pukul 13.00.

Kendati belum diputuskan menang dalam pesta politik, namun program milik Prabowo-Gibran telah dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Bahkan, program makan siang dan susu gratis telah disimulasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024 lalu.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa hal itu secara etika sudah salah. Akan tetapi saat ini, kata dia, orang sudah tidak lagi peduli dengan etika.

Walaupun bila dikaji secara hukum, memang tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, Media menyoroti adanya potensi maladministrasi dan korupsi jika kebijakan-kebijakan dengan dana jumbo tersebut dipolitisasi.

“Seperti procurement makan siang gratis, balas jasa politik. Maka idealnya, fungsi pengawasan eksekutif harus berjalan dan itu idealnya dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” tutur dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 4 Maret 2024.

Pemerintah Dinilai Langgar Etika Bahas Program Prabowo-Gibran yang Belum Resmi Menang

Namun lagi-lagi, kata Media, DPR juga tidak menjalankan fungsi pengawasan tersebut. “Tapi DPR juga rusak.”

Saat ini, makan siang gratis baru berupa program yang diusung oleh Capres-cawapres. Artinya, bukan merupakan kebijakan pemerintahan yang berjalan.

Dia menuturkan, adanya menteri-menteri Presiden Jokowi yang sudah mulai berbicara soal makan siang gratis harus direspons serta diawasi oleh publik dan DPR.

“Jangan sampai dipolitisasi, di mana menteri-menteri memaksakan program ini demi mengamankan kursi menteri,” ucapnya.

Sumber:  tempo

  • Author: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Viral! Ibu-Ibu Di Bekasi Ogah Terima Bantuan Wapres Gibran, Kenapa

    Viral! Ibu-Ibu di Bekasi Ogah Terima Bantuan Wapres Gibran, Kenapa?

    • calendar_month Ming, 9 Mar 2025
    • 0Comment

    Momen tak terduga terjadi saat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau korban banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi. Viral! Ibu-Ibu di Bekasi Ogah Terima Bantuan Wapres Gibran, Kenapa? Kejadian itu viral di media sosial setelah seorang ibu dengan lantang menolak bantuan yang ditawarkan Gibran. Pada Rabu (5/3), Wapres Gibran blusukan […]

  • Anies Sindir Jokowi

    Di Era SBY Turun 5,3 Persen, Anies Sindir Jokowi Hanya Mampu Turunkan Pengangguran 0,73%

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2024
    • 0Comment

    Calon presiden RI (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan pihaknya akan berupaya untuk melakukan pengkajian ulang terhadap diberlakukannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kata Anies, salah satu faktor besar yang membuat pihaknya perlu untuk melakukan kajian ulang lantaran tidak adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia. Justru sebaliknya, angka penurunan pengangguran di era pemerintahaan saat […]

  • Eks Tni Al Tembaki Mobil Polisi Saat Hendak Ditangkap Dalam Kasus Narkoba!

    Eks TNI AL Tembaki Mobil Polisi saat Hendak Ditangkap dalam Kasus Narkoba!

    • calendar_month Sab, 22 Feb 2025
    • 0Comment

    Seorang mantan anggota TNI AL, Chandra alias Rudi, terlibat baku tembak dengan polisi saat hendak ditangkap terkait kasus narkoba. Peristiwa itu terjadi di Perumahan Surya Mas, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Selasa (18/2/2025). Chandra berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto menjelaskan, penangkapan bermula dari […]

  • Dukungan Pengacara 6 Laskar Fpi Untuk Kpk Dalam Usut Dugaan Gratifikasi Perkara Km 50 Di Ma

    Dukungan Pengacara 6 Laskar FPI untuk KPK dalam Usut Dugaan Gratifikasi Perkara KM 50 di MA

    • calendar_month Sel, 26 Mar 2024
    • 0Comment

    Dukungan Pengacara 6 Laskar FPI untuk KPK dalam Usut Dugaan Gratifikasi Perkara KM 50 di MA. Pengacara 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) korban pembunuhan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan penerimaan gratifikasi terhadap putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan pengacara 6 korban […]

  • Lowongan Kerja S1 Di Rsu Columbia Asia Medan Juli 2024

    Lowongan Kerja S1 di RSU Columbia Asia Medan Juli 2024

    • calendar_month Sab, 13 Jul 2024
    • 0Comment

    Columbia Asia adalah perusahaan perawatan kesehatan swasta internasional yang didirikan di Malaysia pada tahun 1996. Fasilitas medis pertamanya, Columbia Asia Extended Care Hospital-Shah Alam diluncurkan di Malaysia pada tahun 1998. Sekarang, perusahaan tersebut memiliki 29 fasilitas perawatan kesehatan (rumah sakit, klinik, dan perawatan tambahan). fasilitas) di empat negara yaitu Malaysia, India, Vietnam dan Indonesia. Saat […]

  • 54 Juta Dpt Ditemukan Bermasalah

    Ini Bahaya! 54 Juta DPT Ditemukan Bermasalah, Timnas AMIN Minta Verifikasi ke KPU

    • calendar_month Sab, 20 Jan 2024
    • 0Comment

    Dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024, TIMNAS AMIN 01 memberikan sorotan serius terhadap keberlanjutan praktik demokrasi yang bersih dan adil di Indonesia. Dalam Pers Release yang di bagikan pada media mereka mengungkapkan temuan signifikan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dianggap sebagai elemen terpenting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Menurut Agus Maksum dari Dir Pengamanan […]

expand_less